KOMITE AUDIT

Belajar dari krisis yang lalu, yang muncul disebabkan oleh gelombang skandal korporasi pengadopsian prinsip-prinsip GCG sekaligus penerapannya di suatu negara menjadi sesuatu yang urgen. Salah satu unsur kelembagaan dalam konsep GCG yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah "Komite Audit". Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Urgensi keberadaan komite audit ada pula kaitannya dengan belum optimalnya peran pengawasan yang diemban dewan komisaris di banyak perusahaan di negara-negara korban krisis yang lalu. Indonesia khususnya semakin diperparah dengan adanya karakteristik umum yang melekat pada entitas bisnis kita berupa pemusatan kontrol atau pengendalian kepemilikan perusahaan di tangan pihak tertentu atau segelintir pihak saja.

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Dari gambaran sederhana mengenai tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, sudah barang tentu, keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan good corporate governance. Keberadaannya dipertegas dengan keputusan Bapepam yang dituangkan dalam SE BAPEPAM no. 03 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan juga Kep. Direksi BEJ No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris Independen, komite audit, sekretaris perusahaan; keterbukaan; dan standar laporan keuangan per sektor.

Namun demikian, figur anggota komite audit yang mampu menjalankan tugas kesehariannya tentulah bukan figur yang mudah ditemukan. Perlu kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat sebagai ketua maupun anggota komite audit, mengingat utgas dan tanggung jawabnya yang sangat strategis. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas Indonesian Society of Independent Commissioners (ISICOM) bersama dengan praktisi komite audit yang memiliki concern yang tinggi terhadap hal tersebut di atas, sepakat untuk membentuk Ikatan Komite Audit Indonesia (The Indonesian Institute of Audit Committee) yang merupakan organisasi yang akan memayungi serta melakukan pendidikan dan pengakuan terhadap kualifikasi anggota komite audit dalam rangka mempercepat transformasi perusahaan menuju good corporate governance.

Daftar / Referensi beberapa anggota komite audit yang tergabung dalam IKAI.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami.

 
   
Copyright 2004 IKAI. All rights reserved.